Percepatan transisi energi tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga gagasan kebijakan yang mampu menjawab tantangan implementasinya. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Joint Statement Forum (JSF) 2026 menghasilkan draft komunike berisi rekomendasi kebijakan mengenai transisi energi berkelanjutan yang akan disampaikan kepada instansi terkait melalui agenda audiensi sebagai kontribusi akademik generasi muda terhadap isu strategis nasional.
Joint Statement Forum (JSF) 2026 diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina bersama Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HMHI) Universitas Pertamina, Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII) Korwil II, HIMHI Universitas Bina Nusantara, President University Major Association (PUMA) International Relations, serta LSPR Youth Diplomacy Community.
Mengusung tema "Transisi Energi Global: Dilema Implementasi Green Energy melalui Transformasi Transportasi Berbasis Kendaraan Listrik", forum berlangsung pada 5 Juni 2026 di Auditorium Griya Legita Lantai 3 Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, dan dilanjutkan dengan forum sidang selama dua hari. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi mahasiswa untuk mengkaji tantangan transisi energi sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
Urgensi pembahasan tersebut sejalan dengan pandangan International Energy Agency (IEA) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transisi menuju energi bersih. Melalui JSF 2026, peserta tidak hanya memperdalam pemahaman mengenai dinamika transisi energi global, tetapi juga mengasah kemampuan analisis kebijakan, negosiasi, dan diplomasi melalui simulasi forum internasional.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Seminar Nasional yang menghadirkan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Indra Kusumawardhana, M.Hub.Int., Associate Professor Departemen Hubungan Internasional Universitas Pertamina, serta Director Trend Asia Ahmad Ashov Birry.
Ketiga narasumber mengulas berbagai tantangan implementasi transisi energi dari perspektif pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, mulai dari kesiapan regulasi, pembangunan infrastruktur, hingga dampak sosial dan ekonomi dari transformasi menuju energi bersih.
Dalam pemaparannya, Ahmad Amiruddin menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan.
"Transisi energi merupakan proses multidimensi yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan" ujarnya.
Sementara itu, Dr. Indra Kusumawardhana, M.Hub.Int. menilai forum seperti JSF memberikan pengalaman yang relevan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik melalui pendekatan dialog dan diplomasi.
Setelah sesi seminar, peserta mengikuti forum sidang yang mensimulasikan mekanisme diplomasi multilateral. Selama proses tersebut, setiap delegasi menyampaikan pandangan, melakukan negosiasi, dan menyusun komunike bersama mengenai strategi transisi energi berkelanjutan.
Draft komunike yang dihasilkan menjadi luaran utama JSF 2026 dan akan disampaikan kepada instansi terkait sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memperkaya perumusan kebijakan transisi energi di Indonesia.
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, JSF 2026 juga memperkuat jejaring akademik antarmahasiswa Hubungan Internasional dari berbagai perguruan tinggi sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, diplomasi, dan penyelesaian isu global secara kolaboratif.
Melalui forum ini, mahasiswa tidak hanya menjadi peserta diskusi, tetapi juga berperan aktif dalam menghasilkan gagasan yang relevan terhadap tantangan transisi energi global.
Kegiatan ini turut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) melalui penguatan literasi dan rekomendasi kebijakan transisi energi, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. [MV]
