Perubahan pola cuaca semakin menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 menyebut sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Sebanyak 482 Zona Musim atau sekitar 56,18 persen wilayah yang dianalisis diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, sementara 437 Zona Musim atau sekitar 48,77 persen diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari normal.
Mengapa Cuaca Terasa Semakin Sulit Diprediksi?
BMKG mencatat bahwa perubahan iklim telah memengaruhi pola suhu dan curah hujan serta meningkatkan risiko kejadian cuaca ekstrem. Perubahan tersebut membuat perencanaan berbagai sektor, termasuk pertanian, menjadi semakin kompleks.
Selain perubahan iklim jangka panjang, Indonesia juga dipengaruhi fenomena iklim regional dan global. El Niño, La Niña, Indian Ocean Dipole (IOD), serta dinamika monsun dapat memengaruhi distribusi curah hujan. Akibatnya, dua wilayah yang secara geografis relatif berdekatan dapat mengalami kondisi cuaca berbeda pada periode yang sama.
Karena itu, ungkapan bahwa “cuaca sulit diprediksi” sebenarnya tidak berarti ilmu meteorologi tidak mampu membuat prakiraan. Persoalannya adalah sistem atmosfer merupakan sistem yang sangat kompleks dan terus berubah. Prakiraan cuaca dan iklim perlu diperbarui secara berkala berdasarkan data pengamatan terbaru.
Dampaknya terhadap Pertanian
BMKG menyebut perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian. Sementara itu, kejadian ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat meningkatkan risiko gagal panen atau puso.
Ketidakpastian cuaca juga dapat meningkatkan risiko ekonomi bagi petani. Ketika musim hujan datang terlambat, petani dapat menghadapi keterbatasan air untuk memulai masa tanam. Sebaliknya, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir, erosi, maupun kerusakan tanaman.
Dampaknya tidak berhenti di tingkat lahan. Penurunan produksi dapat memengaruhi pasokan komoditas, harga pangan, pendapatan petani, hingga biaya distribusi. Dalam skala yang lebih luas, gangguan terhadap produksi pangan dapat menjadi tekanan terhadap ketahanan pangan nasional.
Ketahanan Pangan Membutuhkan Pendekatan Berkelanjutan
Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menghasilkan pangan dalam jumlah besar. Sistem pangan juga harus mampu menjamin ketersediaan, akses, kualitas, keterjangkauan, serta keberlanjutan produksi dalam jangka panjang.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini menghadapi tekanan dari berbagai krisis global, termasuk perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pada April 2026, Bappenas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan program untuk memperkuat sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim, termasuk melalui pembiayaan dan penerapan praktik Climate-Smart Agriculture.
Bappenas bahkan telah mendorong pendekatan Water-Energy-Food Nexus atau WEF Nexus, yaitu kerangka yang mengintegrasikan pengelolaan air, energi, dan pangan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
Membangun SDM untuk Menghadapi Tantangan Keberlanjutan
Kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori lingkungan, tetapi juga mampu membaca keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, teknologi, energi, sumber daya alam, dan kebijakan.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan. Program Magister Sains Keberlanjutan Universitas Pertamina dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan green skills, pemahaman prinsip keberlanjutan, kebijakan, serta pendekatan berbasis teknologi hijau (Green Technology) dan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions).
Melalui perspektif multidisiplin tersebut, isu seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan dapat dikaji secara lebih komprehensif. Pendekatan ini relevan bagi profesional dan calon pemimpin yang dituntut mampu merancang solusi terhadap tantangan keberlanjutan, baik pada tingkat organisasi maupun dalam konteks pembangunan nasional.
Sejalan dengan Asta Cita dan SDGs
Upaya membangun ketahanan pangan dan menghadapi perubahan iklim juga sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, Asta Cita diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan, termasuk penguatan kemandirian melalui swasembada pangan, energi, dan air serta pengembangan ekonomi hijau. Arah tersebut menempatkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sebagai bagian penting dari pembangunan Indonesia.
Agenda tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 Zero Hunger atau Tanpa Kelaparan dan SDG 13 Climate Action atau Penanganan Perubahan Iklim. Bappenas menegaskan bahwa pembangunan pangan berkelanjutan membutuhkan penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan, diversifikasi pangan, serta pengembangan pertanian modern.
Foto: https://sustaination.id/
Sumber:
1. BMKG – Prediksi Musim Kemarau 2026 di Indonesia
https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-musim/prediksi-musim-kemarau-tahun-2026-di-indonesia-pemutakhiran-juni-2026
2. Bappenas – Ketahanan Air, Energi, dan Pangan
https://www.bappenas.go.id/berita/indonesia-perkuat-pengelolaan-air-energi-dan-pangan-yang-berkelanjutan-melalui-peta-jalan-wef-nexus-c6AAQ
