Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem pangan nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pelaksanaan MBG dirancang untuk melibatkan rantai pasok pangan lokal dan mendorong penggunaan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, UMKM, serta pelaku usaha setempat. Bahkan, BGN menyebut penguatan pangan lokal sebagai salah satu kunci keberlanjutan program MBG.
Dari perspektif ilmu ekonomi, hubungan tersebut menjadi penting karena ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pangan yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Karena itu, ketika permintaan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan diciptakan melalui program pemerintah seperti MBG, dampaknya dapat merambat ke sektor produksi, distribusi, pendapatan masyarakat, hingga perekonomian daerah.
MBG dan Ketahanan Pangan: Apa Hubungannya?
Ketahanan pangan pada dasarnya merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem pangan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia sekaligus stabilitas ekonomi.
Program tersebut dapat berperan melalui penciptaan permintaan pangan yang terencana dan relatif berkelanjutan. Ketika ribuan hingga jutaan penerima manfaat membutuhkan makanan setiap hari, penyelenggara program memerlukan pasokan beras, telur, ikan, daging, sayuran, buah, susu, dan berbagai bahan pangan lainnya.
Efek Ekonomi dari Rantai Pasok MBG
Dalam ilmu ekonomi, peningkatan permintaan dapat mendorong produsen meningkatkan produksi ketika kapasitas dan insentif ekonominya mendukung. Mekanisme tersebut dapat terjadi dalam rantai pasok MBG.
Sebagai contoh, ketika kebutuhan telur meningkat, peternak memperoleh pasar yang lebih pasti. Permintaan terhadap sayuran dapat membuka peluang bagi petani hortikultura. Sementara itu, kebutuhan pengolahan dan distribusi makanan dapat menciptakan aktivitas ekonomi bagi UMKM, koperasi, penyedia jasa transportasi, hingga tenaga kerja lokal.
BGN pada 2026 menegaskan bahwa pelaksanaan MBG mewajibkan penyerapan produk UMKM dan BUMDes lokal sepanjang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Kebijakan tersebut diarahkan agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga di daerah tempat program dijalankan.
Dengan demikian, MBG berpotensi menciptakan multiplier effect atau efek pengganda ekonomi. Uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan program dapat berputar kembali kepada petani, produsen, pedagang, pekerja, dan pelaku usaha lokal.
Mengapa Perspektif Ekonomi Dibutuhkan?
Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan analisis ekonomi yang komprehensif. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran, biaya distribusi, kapasitas produksi pangan, dampak terhadap harga, daya serap pelaku usaha lokal, hingga manfaat jangka panjang terhadap produktivitas sumber daya manusia.
Dari sisi ekonomi, peningkatan kualitas gizi juga dapat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan belajar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia tersebut berpotensi berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, BGN menempatkan MBG sebagai program yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan tenaga kerja dan penyedia bahan pangan.
MBG, Asta Cita, dan Sustainable Development Goals
Program MBG memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya cita-cita memperkuat pembangunan sumber daya manusia serta mendorong kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan nasional, ketahanan pangan juga menjadi bagian dari arah RPJMN 2025–2029, dengan perhatian pada ketersediaan pangan, peningkatan kualitas konsumsi, diversifikasi, serta produktivitas sektor pangan.
Di tingkat global, agenda tersebut sejalan dengan SDG 2 (Zero Hunger) yang menargetkan penghapusan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta pembangunan pertanian berkelanjutan. MBG juga memiliki keterkaitan dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) karena pelibatan rantai pasok lokal dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat sistem produksi pangan yang lebih berkelanjutan.
Peran Ilmu Ekonomi dalam Menjawab Tantangan Pangan
Kompleksitas MBG menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak dapat dilihat hanya dari sisi produksi dan konsumsi. Di dalamnya terdapat persoalan harga, distribusi, insentif produsen, efisiensi pasar, kebijakan publik, hingga pengelolaan sumber daya.
Di sinilah ilmu ekonomi memiliki peran penting. Ekonom dapat membantu menganalisis bagaimana suatu kebijakan memengaruhi perilaku konsumen dan produsen, bagaimana anggaran pemerintah menghasilkan manfaat sosial terbesar, serta bagaimana menciptakan sistem pangan yang efisien sekaligus inklusif.
Program Studi Ekonomi Universitas Pertamina dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin memahami persoalan ekonomi secara lebih aplikatif, termasuk isu energi, sumber daya, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan akademik yang menghubungkan teori ekonomi dengan persoalan nyata memungkinkan mahasiswa mengembangkan kemampuan analitis untuk menghadapi tantangan ekonomi Indonesia yang semakin kompleks.
Tertarik memahami bagaimana ilmu ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan publik, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Pelajari
Program Studi Ekonomi Universitas Pertamina dan siapkan diri menjadi generasi ekonom yang mampu membaca persoalan ekonomi secara kritis serta merumuskan solusi berbasis data. Informasi mengenai program studi dan pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertamina.
Foto: https://www.setneg.go.id/
Sumber:
1. Badan Gizi Nasional. (2026). BGN Dorong Produk Dalam Negeri dan UMKM Jadi Tulang Punggung Program MBG.
https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-dorong-produk-dalam-negeri-dan-umkm-jadi-tulang-punggung-program-mbg
2. Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Perkuat Strategi Ketahanan Pangan dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas Jalin Kolaborasi bersama IFPRI.
https://bappenas.go.id/id/berita/perkuat-strategi-ketahanan-pangan-dalam-rpjmn-2025-2029-bappenas-jalin-kolaborasi-bersama-ifpri-EURL1
