Jakarta – Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau sekitar US$5.083,4. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri. Di balik indikator seperti investasi, perdagangan, konsumsi dan lapangan kerja, terdapat faktor politik dan kelembagaan yang turut menentukan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi. Stabilitas politik memberikan kepastian terhadap arah kebijakan, sementara pemulihan ekonomi dapat memperkuat kondisi sosial yang menjadi fondasi bagi stabilitas politik. Karena itu, hubungan antara stabilitas politik dan ekonomi bersifat erat dan saling memengaruhi.
Mengapa Stabilitas Politik Penting bagi Ekonomi?
Stabilitas politik bukan semata-mata berarti tidak adanya konflik atau pergantian pemerintahan. Dalam konteks pembangunan, stabilitas juga berkaitan dengan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, efektivitas pemerintahan, serta kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
Lingkungan politik yang stabil memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembangunan secara konsisten. Bagi dunia usaha dan investor, kepastian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian politik dapat meningkatkan risiko, menunda investasi, dan membuat pelaku usaha mengambil sikap lebih berhati-hati.
Kajian International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa tingkat ketidakstabilan politik yang lebih tinggi berkaitan dengan pertumbuhan PDB per kapita yang lebih rendah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa ketidakstabilan politik dapat memengaruhi pertumbuhan melalui penurunan produktivitas serta akumulasi modal fisik dan modal manusia.
Ekonomi yang Pulih Memperkuat Stabilitas Sosial
Hubungan antara politik dan ekonomi juga berlangsung dari arah sebaliknya. Stabilitas politik dapat mendukung pemulihan ekonomi, tetapi kondisi ekonomi yang membaik juga dapat memperkuat stabilitas sosial dan politik.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas aktivitas usaha, serta memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sebaliknya, perlambatan ekonomi yang berlangsung dalam waktu panjang dapat meningkatkan tekanan sosial, terutama apabila disertai meningkatnya pengangguran, ketimpangan dan menurunnya daya beli.
Karena itu, pemulihan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari peningkatan PDB. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, kepastian hukum dan efektivitas kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Stabilitas Politik dan Ekonomi dalam Konteks Global
Di tengah meningkatnya keterkaitan ekonomi antarnegara, stabilitas politik juga memiliki dimensi internasional. Perubahan geopolitik, konflik, kebijakan perdagangan, keamanan energi hingga perubahan rantai pasok global dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian suatu negara.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut semakin relevan karena posisi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka dan bagian dari berbagai kerja sama ekonomi serta forum internasional. Kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi dan hubungan bilateral maupun multilateral dapat berperan dalam menjaga akses pasar, memperkuat investasi dan mengamankan kepentingan nasional.
Dengan demikian, pemulihan ekonomi tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi domestik. Kemampuan negara membaca dinamika geopolitik, membangun kerja sama internasional, melakukan negosiasi dan mengelola kepentingan nasional juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi.
Di sinilah kajian Hubungan Internasional memiliki relevansi yang semakin besar. Mahasiswa tidak hanya mempelajari hubungan antarnegara, tetapi juga memahami bagaimana politik global, diplomasi, ekonomi internasional, keamanan, organisasi internasional dan berbagai isu lintas batas memengaruhi kepentingan nasional.
Relevansi dengan Asta Cita dan SDGs
Keterkaitan antara stabilitas politik, tata kelola dan pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menempatkan transformasi ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Delapan prioritas pembangunan tersebut merupakan implementasi dari delapan misi Asta Cita.
Agenda tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Bappenas menempatkan institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif sebagai salah satu modal penting bagi pembangunan yang merata, sementara SDG 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta kesempatan kerja yang produktif.
Mempersiapkan Generasi yang Memahami Dinamika Politik dan Ekonomi Global
Kompleksitas hubungan antara politik, ekonomi dan kepentingan nasional menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu melihat persoalan secara multidimensional. Pemahaman mengenai diplomasi, geopolitik, ekonomi politik internasional, keamanan, kerja sama regional hingga isu pembangunan menjadi semakin relevan dalam menghadapi perubahan global.
Melalui Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina, mahasiswa dapat mengembangkan perspektif mengenai dinamika hubungan antarnegara sekaligus memahami berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia di tingkat regional maupun global. Lingkungan akademik tersebut dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, komunikasi dan pemahaman terhadap berbagai persoalan internasional yang berdampak pada pembangunan nasional.
Pada akhirnya, stabilitas politik dan pemulihan ekonomi bukanlah dua agenda yang berjalan secara terpisah. Keduanya saling memperkuat dan menjadi bagian dari fondasi pembangunan berkelanjutan. Ketika stabilitas politik mampu menciptakan kepastian, sementara pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang inklusif bagi masyarakat, negara memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi ketidakpastian global dan mewujudkan pembangunan jangka panjang.
Sumber:
BPS (2026) – Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen. https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html
IMF (2026) – Political Fragility: The Economic Impact of Coups d’État.https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/06/05/political-fragility-the-economic-impact-of-coups-dtat-576596
Sekretariat Negara RI (2025) – RPJMN 2025–2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045. https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjmn_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045
