Apa yang terjadi ketika masyarakat sulit mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat, untuk apa anggaran publik digunakan, atau kepada siapa pemerintah harus mempertanggungjawabkan keputusannya?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi tata kelola di Indonesia. Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara.
Sebagai tolok ukur global untuk menilai persepsi korupsi di sektor publik, CPI mencatat perkembangan yang cukup dinamis di Indonesia. Meskipun sempat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari angka 17 ke 40 sejak awal era reformasi hingga 2019, skor IPK Indonesia setelahnya justru mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.
Angka tersebut memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kualitas pemerintahan. Namun, penurunan skor tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap sektor publik masih menjadi tantangan penting. Di sinilah konsep good governance menjadi relevan, bukan hanya sebagai istilah dalam kajian pemerintahan, tetapi sebagai prinsip yang menentukan bagaimana negara menjalankan kewenangannya dan melayani masyarakat.
Good Governance Bukan Sekadar Pemerintahan yang “Baik”
Secara sederhana, good governance adalah tata kelola pemerintahan yang menekankan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Artinya, pemerintahan yang baik tidak cukup hanya menghasilkan program atau kebijakan. Masyarakat juga perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta meminta pertanggungjawaban ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Tantangan ini tercermin dari Indeks Demokrasi rilis The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025, di mana Indonesia hanya mengantongi skor 6,37 dari skala 10. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi flawed democracy atau demokrasi yang cacat, terutama akibat masih rendahnya kebebasan sipil dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.
Pada akhirnya, good governance bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah melakukannya bersama masyarakat.
Ketika Transparansi dan Akuntabilitas Menentukan Kepercayaan
Sebenarnya mengapa bisa transparansi dan akuntabilitas dapat dijadikan acuan kepercayaan publik?. Secara sederhana, bayangkan kita mengumpulkan uang iuran RT untuk membangun pos ronda, tetapi pengurus tidak pernah memberi tahu berapa dana yang terkumpul dan bagaimana uang tersebut digunakan. Bukankah kita akan bertanya-tanya?
Begitulah gambaran sederhana mengapa transparansi penting dalam pemerintahan. Program beranggaran besar tidak ada artinya jika masyarakat tidak tahu uangnya dipakai untuk apa. Di sinilah transparansi dan akuntabilitas bekerja.
Transparansi menjadi penting. Keterbukaan informasi memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui dan memahami kebijakan publik, termasuk bagaimana sumber daya negara digunakan. Sedangkan, akuntabilitas, yaitu kesediaan penyelenggara pemerintahan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil.
Ketika transparansi dan akuntabilitas berjalan, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai, mengawasi, dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Sayangnya, transparansi, integritas, dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
Dapat dilihat dari perbandingan dalam CPI 2025 juga menunjukkan adanya perbedaan skor yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada pada skor 34, sementara Malaysia memperoleh 52 dan Singapura 84. Meski CPI tidak mengukur seluruh dimensi good governance, perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu gambaran mengenai tantangan integritas sektor publik yang dihadapi setiap negara.
Good Governance Dapat Dimulai dari Pengawasan
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik bukan pekerjaan pemerintah seorang diri. Masyarakat memiliki peran melalui partisipasi dan pengawasan, mulai dari memahami kebijakan, memeriksa sumber informasi, hingga menyampaikan aspirasi secara kritis dan bertanggung jawab.
Di sinilah perguruan tinggi, termasuk Universitas Pertamina, dapat mengambil peran dalam membangun budaya tersebut. Dosen melalui edukasi dan riset berbasis data, sementara mahasiswa dapat berkontribusi dengan berpikir kritis, peka terhadap isu publik, dan terlibat dalam ruang diskusi serta penelitian. Semangat ini sejalan dengan UPER Berdampak, yaitu mendorong pengetahuan dan inovasi agar tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, good governance tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi dan masyarakat ikut membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Dari Tata Kelola yang Baik Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, yang mendorong terciptanya institusi yang efektif, akuntabel, inklusif, dan transparan.
Semangat tersebut juga relevan dengan Asta Cita poin ke-7, khususnya dalam mendorong penguatan tata kelola, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, membangun good governance membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan generasi muda.
Bagi mahasiswa, kontribusi tersebut dapat dimulai dari hal sederhana seperti kritis terhadap informasi, berbasis data, menjaga integritas, dan mau terlibat dalam isu publik. Dari kebiasaan tersebut, nilai good governance dapat tumbuh menjadi budaya yang membawa dampak lebih luas.
Mari menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya memahami persoalan bangsa, tetapi juga berani mengambil peran untuk menghadirkan solusi. Daftarkan diri Anda dan temukan ruang untuk belajar, berinovasi, serta memberikan dampak bersama Universitas Pertamina.
Referensi:Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 bersumber dari Transparency International, dirilis Februari 2026.
DPP-RRI (2025). Artikel: Satu Dekade Tren Indeks Demokrasi Indonesia Menurun. https://wantimpres.go.id/id/newsflows/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun/
Kredit Foto: Arsip Universitas Pertamina
