Mencari pakaian unik dengan harga terjangkau sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan membuat thrifting semakin diminati, khususnya oleh generasi muda. Membeli pakaian bekas dianggap sebagai salah satu cara memperpanjang usia pakai produk dan mengurangi limbah tekstil. Namun, apakah seluruh aktivitas thrifting benar-benar ramah lingkungan?
Faktanya, tingginya minat masyarakat justru mendorong lonjakan impor pakaian bekas yang berpotensi memperparah penumpukan sampah fesyen. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas di Indonesia menembus angka 1,31 juta dolar AS (sekitar Rp 21,6 miliar) sepanjang Januari–Juli 2025, melonjak tajam hingga 177 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, Wakil Menteri Perindustrian mengungkapkan bahwa volume pakaian bekas yang masuk ini menyumbang hingga 48 persen dari total impor pakaian ke tanah air. Masuknya ribuan ton pakaian bekas impor ini jelas menambah beban berat pengelolaan sampah domestik, di mana tumpukan limbah tekstil nasional sendiri diperkirakan telah mencapai angka 1,75 juta hingga 2,3 juta ton per tahun. Alih-alih menyelamatkan bumi, praktik thrifting dari barang impor berisiko hanya memindahkan masalah limbah tekstil negara lain ke Indonesia.
Di balik tren tersebut, terdapat perdagangan pakaian bekas yang melibatkan banyak negara. Arus perpindahan pakaian dari satu negara ke negara lain bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan persoalan lingkungan, kepentingan industri domestik, hingga hubungan antarnegara. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu sustainable fashion juga dapat dikaji melalui perspektif Hubungan Internasional (HI).
Perdagangan Pakaian Bekas Terus Berkembang di Dunia
Penelitian Chao Wang dan rekan-rekannya (2025) berjudul “Dynamics and Drivers of Global Secondhand Clothing Trade: Implications for Sustainable Energy and Circular Economy in Fashion” dalam jurnal Renewable and Sustainable Energy Reviews mengungkap perkembangan jaringan perdagangan pakaian bekas global atau Global Secondhand Clothing Trade Network (GSCTN).
Dengan menganalisis data perdagangan 171 negara dan wilayah selama periode 1995–2022, penelitian tersebut menemukan bahwa nilai perdagangan pakaian bekas dunia meningkat dari sekitar US$993 juta pada 1995 menjadi US$5,217 miliar pada 2022. Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman tercatat sebagai negara eksportir utama, sedangkan Ghana dan Kenya menjadi salah satu tujuan impor penting.
Menariknya, penelitian tersebut juga menemukan pergeseran sumber impor pakaian bekas di kawasan Afrika, dari yang sebelumnya didominasi Eropa menuju Asia. Perubahan ini memperlihatkan bahwa perdagangan pakaian bekas memiliki jaringan yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi industri, regulasi lingkungan, hingga hubungan historis dan perjanjian perdagangan regional.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pakaian bekas telah menjadi bagian dari rantai perdagangan internasional. Dengan demikian, dampaknya tidak dapat dilihat hanya dari keputusan konsumen ketika membeli pakaian di toko thrift.
Ketika Thrifting Tidak Selalu Berarti Ramah Lingkungan
Dalam perspektif ekonomi sirkular, penggunaan kembali pakaian (reuse) dapat memperpanjang masa pakai produk dan mengurangi kebutuhan untuk memproduksi pakaian baru. Namun, manfaat tersebut bergantung pada bagaimana pakaian digunakan, didistribusikan, dan dikelola setelah tidak lagi layak pakai.
Penelitian Wang et al. (2025) menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas berpotensi mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi dalam industri fesyen. Meski demikian, penelitian ini berfokus pada jaringan dan faktor pendorong perdagangan, bukan pengukuran langsung jumlah energi yang dihemat atau emisi yang berhasil dikurangi.
Persoalan lain muncul ketika pakaian bekas yang diperdagangkan tidak seluruhnya layak digunakan. Laporan bersama United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) dan Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) pada 2026 menjelaskan bahwa meningkatnya volume pakaian bekas, disertai penurunan kualitas akibat tren ultra-fast fashion, menyulitkan negara pengekspor membedakan pakaian yang masih dapat digunakan dari tekstil yang sudah menjadi limbah.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi tanggung jawab lingkungan. Apabila pakaian yang tidak layak pakai dikirim ke negara lain, negara tujuan berpotensi menghadapi tambahan beban pengelolaan limbah.
Mengapa Fenomena Ini Menjadi Isu Hubungan Internasional?
Dari sudut pandang Hubungan Internasional, perdagangan pakaian bekas memperlihatkan keterkaitan antara ekonomi politik internasional dan tata kelola lingkungan global. Negara pengekspor dan pengimpor memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Negara pengekspor dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penjualan pakaian bekas, sementara negara pengimpor perlu mempertimbangkan akses sandang, dampak lingkungan, serta keberlangsungan industri tekstil domestik.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional. Laporan UNECE dan ECLAC (2026) menyoroti pentingnya regulasi teknis yang dapat membedakan pakaian bekas layak pakai dengan limbah tekstil, sekaligus memperhatikan aturan perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai thrifting turut memperlihatkan tarik-menarik antara minat konsumen terhadap pakaian bekas, perlindungan industri tekstil dalam negeri, dan pengawasan perdagangan impor.
Bagi mahasiswa, fenomena ini menjadi contoh bahwa isu sehari-hari seperti pilihan berpakaian ternyata memiliki dimensi internasional yang kompleks. Melalui Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina, isu tersebut dapat dikaji melalui perspektif ekonomi politik internasional, tata kelola lingkungan global, hingga diplomasi energi.
Mahasiswa diajak memahami bagaimana kepentingan antarnegara, kebijakan perdagangan, dan kerja sama internasional saling berkaitan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.
Isu ini juga relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab serta SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Upaya membangun perdagangan tekstil yang lebih berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas negara, sejalan dengan SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Di tingkat nasional, pembahasan ini berkaitan dengan Asta Cita poin ke-2, mengenai penguatan kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau dan poin kedelapan tentang penyelarasan kehidupan dengan lingkungan dan alam. Semangat tersebut sejalan dengan UPER Berdampak, yang mendorong kontribusi perguruan tinggi melalui solusi dan kolaborasi nyata bagi masyarakat serta lingkungan.
Pada akhirnya, membeli pakaian bekas dapat menjadi salah satu langkah menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab, tetapi tidak otomatis menjadikan seluruh rantai perdagangannya berkelanjutan. Melalui perspektif Hubungan Internasional, fenomena thrifting mengajak kita melihat lebih jauh: bukan hanya siapa yang membeli dan menjual pakaian, melainkan juga siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dan siapa yang menanggung dampak lingkungannya.
Referensi:
Wang, C., et al. (2025). Dynamics and Drivers of Global Secondhand Clothing Trade: Implications for Sustainable Energy and Circular Economy in Fashion. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 209, 115116.
UNECE & ECLAC (2026), Making Trade Work for Circularity: Improving Circularity in Second-Hand Clothing through Trade Regulation.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor Pakaian Bekas (HS 63090000).
Kompas. 2025. Impor Pakaian Bekas Tembus Rp 21,6 Miliar, Industri Konveksi Kian Terhimpit. https://money.kompas.com/read/2025/09/11/172904026/impor-pakaian-bekas-tembus-rp-216-miliar-industri-konveksi-kian-terhimpit