ID / EN
Berita Populer

Mau Pakai Energi Bersih, Haruskah Perusahaan Keluar Modal Besar?


Published by: Universitas Pertamina Sabtu, 24 Oktober 2026
Dibaca: 59 kali
Transisi menuju energi bersih kerap dipandang sebagai investasi besar bagi perusahaan. Terlebih, jika harus membangun pembangkit listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan operasional. Padahal, penggunaan energi terbarukan tidak selalu mengharuskan perusahaan memiliki fasilitas pembangkit. Terdapat sejumlah alternatif pengadaan listrik dan skema pembiayaan yang dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan serta kemampuan finansial bisnis.

Kebutuhan energi yang terus meningkat, tuntutan pengurangan emisi, hingga komitmen keberlanjutan dalam rantai pasok membuat penggunaan energi terbarukan semakin relevan bagi dunia usaha. Namun, biaya investasi awal masih menjadi salah satu pertimbangan perusahaan sebelum memutuskan beralih dari energi fosil.

Salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Melalui skema ini, perusahaan dapat memanfaatkan energi matahari untuk memenuhi sebagian kebutuhan listrik operasional. Meski demikian, pembangunan pembangkit membutuhkan modal untuk instalasi, pemeliharaan, dan pengelolaan fasilitas.

Lantas, apakah membangun pembangkit sendiri menjadi satu-satunya cara bagi perusahaan untuk menggunakan energi bersih?

Mengenal Alternatif Pengadaan Energi Bersih

Jawabannya, tidak selalu. Perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa mekanisme pengadaan energi terbarukan, salah satunya melalui Power Purchase Agreement (PPA). Skema ini merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik antara pengembang pembangkit dan pembeli listrik. Melalui kontrak tersebut, perusahaan dapat memperoleh listrik dari pembangkit energi terbarukan tanpa harus membangun dan mengoperasikan fasilitas sendiri.

Alternatif lainnya adalah Virtual Power Purchase Agreement (VPPA). Berbeda dengan PPA fisik, VPPA merupakan kontrak finansial berbasis selisih harga listrik yang disepakati dengan harga pasar. Listrik yang dihasilkan pembangkit umumnya tetap disalurkan ke jaringan listrik, sedangkan perusahaan dan pengembang menyelesaikan kewajiban finansial berdasarkan ketentuan kontrak.

Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan Renewable Energy Certificate (REC), yaitu sertifikat yang merepresentasikan atribut lingkungan dari produksi listrik terbarukan. Melalui pembelian REC, perusahaan dapat mendukung klaim penggunaan energi terbarukan sesuai mekanisme pelacakan sertifikat yang berlaku, tanpa harus memiliki pembangkit sendiri.

Setiap mekanisme memiliki karakteristik dan ketentuan berbeda. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan listrik, kemampuan finansial, serta target keberlanjutan sebelum menentukan skema yang akan digunakan.

Strategi Pengadaan Menentukan Efisiensi Biaya

Pengadaan energi bersih tetap membutuhkan perhitungan finansial yang matang. Perusahaan perlu mempertimbangkan harga listrik, jangka waktu kontrak, perubahan harga pasar, ketersediaan pasokan, hingga risiko finansial dalam jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai penerapan Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) di pasar ketenagalistrikan Indonesia yang dipublikasikan oleh SBM ITB pada 2026. Penelitian tersebut mengkaji peluang kerja sama antara pengembang pembangkit listrik independen (Independent Power Producer/IPP) dan pembeli listrik korporasi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Sementara itu, penelitian Trivella, Mohseni-Taheri, dan Nadarajah (2023) dalam jurnal Management Science menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam menentukan waktu kontrak dan kombinasi portofolio VPPA dapat membantu mengoptimalkan biaya pengadaan energi terbarukan. Temuan ini memperlihatkan pentingnya strategi pengadaan yang mempertimbangkan ketidakpastian harga listrik dan ketersediaan pembangkit.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya memilih sumber energi yang lebih bersih. Pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan biaya, risiko kontrak, serta strategi pengadaan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dukungan Kebijakan Membuka Peluang Energi Terbarukan

Di Indonesia, pemerintah turut mendorong pengembangan energi terbarukan melalui berbagai kebijakan. Salah satunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

Regulasi tersebut memberikan pedoman pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara pengembang pembangkit dan PT PLN (Persero), termasuk aspek teknis, komersial, serta pembagian hak dan kewajiban para pihak.

Peluang pengembangan energi bersih juga tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dokumen tersebut merencanakan penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 52,9 GW atau 76 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Rencana tersebut menunjukkan arah pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang semakin memberikan ruang bagi energi terbarukan. Bagi sektor industri, perkembangan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun strategi kebutuhan energi jangka panjang.

Energi Bersih sebagai Keputusan Strategis Bisnis

Pada akhirnya, transisi menuju energi bersih bukan semata-mata tentang seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan, tetapi bagaimana perusahaan menentukan strategi investasi yang tepat. Dengan memahami berbagai alternatif pengadaan dan pembiayaan, perusahaan dapat mulai mengadopsi energi terbarukan secara lebih terencana, sekaligus mempertimbangkan efisiensi biaya dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Inisiatif tersebut juga berkaitan dengan Asta Cita ke-1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi, Universitas Pertamina turut mewujudkan UPER Berdampak dengan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang mampu menghadirkan solusi atas tantangan industri dan pembangunan berkelanjutan.

Perspektif mengenai strategi investasi, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan bisnis berkelanjutan menjadi bagian penting dalam pembelajaran di Program Studi Magister Manajemen Universitas Pertamina (UPER). 

Program ini dapat menjadi pilihan bagi profesional maupun calon pemimpin bisnis yang ingin memperkuat kemampuan manajerial dalam menghadapi dinamika industri, termasuk transisi energi. Informasi lebih lanjut mengenai program studi dan pendaftaran mahasiswa baru dapat diakses melalui website Resmi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertamina.

Referensi:
Gonçalves, T., Zain, R. K., Ribeiro, C. M., Utomo, A. F., & Saraff, E. (2026). Corporate green power procurement options in Indonesia: Taking stock of demand and charting the path forward. https://wri-indonesia.org/en/publications/corporate-green-power-procurement-options-indonesia-taking-stock-demand-and-charting 

Trivella, A., Mohseni-Taheri, D., & Nadarajah, S. (2023). Meeting corporate renewable power targets. Management science, 69(1), 491-512.

Kementerian ESDM. (2025). PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025pmesdm5.pdf 

Kementeria ESDM. (2025). Menteri ESDM Umumkan RUPTL PLN 2025–2034, Serap Lebih dari 1,7 Juta Tenaga Kerja Baru. https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/menteri-esdm-umumkan-ruptl-pln-2025-2034-serap-lebih-dari-17-juta-tenaga-kerja-baru 

Thumbnail
Bagikan:
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke Telegram
Bagikan ke LinkedIn

Tinggalkan Balasan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalan UU ITE

© 2026 Universitas Pertamina.
All rights reserved