Perkembangan informasi mengenai lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung kerap mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dalam situasi ketika setiap informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform digital, kebutuhan terhadap komunikasi pemerintah yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Indeks Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia (KPIP) 2025 menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah perlu mendorong partisipasi bermakna, menjamin hak publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Sorotan publik terhadap Kejaksaan Agung, maupun lembaga negara lainnya, pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan substansi suatu perkara. Perhatian masyarakat juga dipengaruhi oleh bagaimana sebuah institusi menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, merespons pertanyaan publik, serta memberikan konteks terhadap isu yang sedang berkembang. Ketika informasi resmi tidak tersedia atau terlambat disampaikan, ruang publik dapat dengan cepat dipenuhi oleh spekulasi, potongan informasi, bahkan disinformasi.
Transparansi Bukan Sekadar Membuka Informasi
Transparansi komunikasi pemerintah tidak dapat dimaknai sebatas memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan informasi tersebut jelas, relevan, mudah dipahami, tepat waktu, dan memiliki dasar yang dapat diverifikasi.
Kementerian Sekretariat Negara juga menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi publik tidak lagi berjalan satu arah, melainkan membutuhkan ruang dialog agar masyarakat dapat memahami sekaligus memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah.
Hal tersebut menjadi semakin relevan di era digital. Pemerintah dan lembaga negara tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari media massa, media sosial, influencer, komunitas, hingga berbagai kanal digital lainnya. Karena itu, institusi publik perlu memiliki strategi komunikasi yang mampu menghadirkan informasi resmi secara cepat sekaligus membangun kepercayaan.
Mengapa Komunikasi Publik Menentukan Kepercayaan?
Kepercayaan publik dibangun melalui proses yang panjang. Salah satu fondasinya adalah konsistensi antara tindakan institusi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Komdigi menyebut komunikasi publik sebagai elemen kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan digitalisasi. Pemerintah dituntut mampu menyampaikan informasi yang dapat menjadi rujukan masyarakat sekaligus mengantisipasi derasnya arus informasi di ruang digital.
Dalam konteks lembaga penegak hukum, kebutuhan tersebut menjadi semakin strategis. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai proses hukum tanpa harus mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Oleh sebab itu, peran juru bicara, humas, media relations, pengelolaan media sosial, hingga penyusunan pesan publik menjadi bagian penting dari tata kelola institusi.
Tantangan Komunikasi Pemerintah di Era Digital
Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kecepatan arus informasi. Sebuah isu dapat menjadi viral sebelum institusi terkait sempat memberikan penjelasan lengkap. Dalam kondisi tersebut, kecepatan respons menjadi penting, tetapi kecepatan tetap harus berjalan beriringan dengan akurasi.
Selain itu, masyarakat semakin kritis terhadap sumber informasi. Informasi resmi perlu disertai data, konteks, serta penjelasan yang konsisten di berbagai kanal. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme komunikasi dua arah sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi memiliki ruang untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi.
Komdigi bahkan mengembangkan Indeks KPIP sebagai instrumen untuk mengukur apakah komunikasi publik pemerintah telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik semakin dipandang sebagai bagian dari kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar fungsi kehumasan.
Sejalan dengan Asta Cita dan SDGs
Penguatan transparansi komunikasi juga memiliki relevansi dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya upaya memperkuat reformasi kelembagaan, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah sendiri menempatkan Asta Cita sebagai delapan misi strategis yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.
Pada tingkat global, prinsip tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 16: Peace, Justice and Strong Institutions, yang menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, inklusif, dan transparan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan kepercayaan publik serta penguatan institusi sebagai bagian penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Artinya, transparansi komunikasi bukan hanya persoalan teknis menyampaikan informasi. Ia merupakan bagian dari upaya membangun institusi yang dipercaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan antara negara dan warga.
Belajar Komunikasi untuk Menjawab Tantangan Zaman
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang komunikasi semakin luas. Praktisi komunikasi tidak hanya dituntut mampu membuat konten, tetapi juga memahami komunikasi strategis, media, perilaku audiens, komunikasi organisasi, etika, hingga isu-isu sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan komunikasi perlu memiliki keterkaitan dengan perkembangan industri dan persoalan nyata di masyarakat. Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina dirancang untuk membekali mahasiswa dengan teori dan keterampilan praktis, termasuk komunikasi strategis, produksi konten multimedia, komunikasi politik, manajemen komunikasi, literasi media dan informasi, hukum dan etika komunikasi, serta komunikasi dan keenergian.
Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina juga memiliki kedekatan dengan industri energi dan pembangunan berkelanjutan. Lulusannya diproyeksikan memiliki peluang berkarier di berbagai bidang, mulai dari Public Relations, Corporate Communication, Media and Brand Management, jurnalisme, produksi konten, konsultan komunikasi, hingga Community & Business Development.
Bagi calon mahasiswa yang ingin memahami bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk membangun kepercayaan publik, mengelola reputasi institusi, menghadapi dinamika media digital, dan menyampaikan isu strategis kepada masyarakat, Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan kompetensi tersebut secara akademik dan praktis. Informasi mengenai pendaftaran tersedia melalui laman
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertamina.
Sumber:
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) — Indeks Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia (KPIP) 2025
https://www.komdigi.go.id/
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia — Kebijakan komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan
https://www.setneg.go.id/
- United Nations — SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions
https://sdgs.un.org/goals/goal16
- Universitas Pertamina — Program Studi Komunikasi
https://universitaspertamina.ac.id/prodi/komunikasi
- Universitas Pertamina — Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
https://pmb.universitaspertamina.ac.id/
