Transisi energi menjadi isu krusial dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan energi nasional terus meningkat. Namun, ketergantungan pada energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara justru menghadirkan tantangan serius, mulai dari pencemaran lingkungan hingga krisis iklim global. Oleh karena itu, transisi energi—yakni peralihan dari energi berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan—bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Tantangan Transisi Energi di Indonesia
Upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi menghadapi berbagai tantangan kompleks. Selama ini, eksploitasi energi fosil telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem.
Selain itu, cadangan energi fosil Indonesia juga semakin menipis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan cadangan minyak bumi nasional hanya mampu bertahan sekitar 9,5 tahun sejak 2020. Sementara itu, meskipun Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar, sekitar 99,2 miliar ton potensi dan 35 miliar ton cadangan terbukti penggunaannya tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi(FWI, 2024).
Komitmen Indonesia dalam transisi energi juga masih menjadi sorotan. Target bauran energi terbarukan yang semula ditetapkan sebesar 23% pada 2025 direncanakan untuk direvisi menjadi 17–19%, dengan capaian saat ini masih sekitar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan energi nasional masih belum sepenuhnya konsisten (FWI, 2024).
Kebijakan seperti co-firing biomassa juga menuai kritik. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI), penggunaan biomassa kayu untuk co-firing berpotensi menyebabkan deforestasi hingga 4,65 juta hektare hutan alam jika terus dilanjutkan. Selain itu, keberadaan Hutan Tanaman Energi (HTE) telah menyebabkan kerusakan hutan alam sekitar 55 ribu hektare (FWI, 2024).
Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga tengah mempertimbangkan solusi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menekan emisi dari sektor migas. Namun, pendekatan ini dinilai belum cukup untuk mendorong transisi energi secara menyeluruh.
Urgensi dan Dinamika Transisi Energi
Secara historis, transisi energi telah terjadi sejak masa Revolusi Industri, ketika penggunaan energi beralih dari kayu bakar ke batu bara akibat kebutuhan industri yang meningkat. Di Indonesia, salah satu contoh nyata adalah program konversi minyak tanah ke LPG pada 2006 yang berhasil menghemat subsidi energi hingga Rp112 triliun selama 2007–2014 (Energi Hijau, nd).
Saat ini, transisi energi difokuskan pada upaya mencapai net zero emission pada 2050 melalui tiga langkah utama: efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan pengurangan penggunaan energi fosil.
Laporan IPCC juga menyebutkan bahwa investasi pada energi terbarukan dan efisiensi energi perlu meningkat hingga enam kali lipat pada 2050 untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Selain itu, percepatan transisi energi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi global hingga 2,4% di atas baseline, dengan dukungan kebijakan dan inovasi teknologi (Energi Hijau, nd).
Tren global juga menunjukkan peningkatan komitmen sektor swasta melalui inisiatif RE100, di mana lebih dari 300 perusahaan di lebih dari 175 lokasi telah berkomitmen menggunakan 100% energi terbarukan.
Nusantara: Peluang untuk Melakukan dengan Benar
Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara menjadi momentum penting dalam mendorong transisi energi. Kota ini dirancang sebagai kota berkelanjutan dengan target penggunaan energi terbarukan mencapai 80–100% dan net zero emission pada 2045, melampaui target nasional (Renna, 2024).
Dengan kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 1.550 MW, Nusantara memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi terbarukan, terutama tenaga surya (65%) dan tenaga air (26%). Kalimantan Timur sendiri memiliki potensi energi terbarukan hingga 20 GW (Renna, 2024).
Saat ini, proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW sedang dikembangkan di sekitar wilayah ibu kota, dengan sebagian kapasitas sudah mulai beroperasi sejak Maret 2024. Selain itu, rencana pembangunan bendungan hidro di Sungai Kayan dengan potensi hingga 9.000 MW juga sedang disiapkan (Renna, 2024).
Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterlambatan proyek dan kebutuhan investasi yang besar. Meski begitu, Nusantara tetap menjadi simbol komitmen Indonesia dalam membangun sistem energi berkelanjutan.
Menuju Masa Depan Energi Berkelanjutan
Transisi energi merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Keberhasilan transisi ini membutuhkan kebijakan yang konsisten, inovasi teknologi, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Upaya ini juga selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
Dalam konteks tersebut, pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Universitas Pertamina hadir sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada energi dan keberlanjutan, dengan kurikulum yang dirancang untuk menjawab tantangan industri masa depan. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan inovasi di bidang energi, teknologi, dan lingkungan guna mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.
Jika kamu tertarik menjadi bagian dari solusi masa depan energi dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, kamu bisa memulai langkahmu melalui laman resmi berikut: https://pmb.universitaspertamina.ac.id/
Sumber:
