Transisi energi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pengembangan teknologi. Perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan juga memerlukan sinergi antara pemerintah, industri, lembaga pembiayaan, penyedia teknologi, masyarakat, dan perguruan tinggi. Hal ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan Indonesia terhadap pengembangan energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Target tersebut menunjukkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan kesiapan teknologi sekaligus tata kelola dan kemitraan yang mampu mendukung implementasinya.
Perspektif tersebut dibahas Universitas Pertamina melalui Program Magister Sustainability (MSU) dalam Kuliah Tamu bertema “Transisi Keberlanjutan Global” bersama Asep Saepudin, Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT Energy Management Indonesia (PLN EMI), pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Asep membahas transisi energi Indonesia dari perspektif tata kelola dan kemitraan. Pembahasan mencakup kebijakan, perencanaan, pendanaan, teknologi, penerimaan masyarakat, serta kapasitas pelaksanaan yang perlu berjalan secara terpadu untuk mendukung keberlanjutan.
Menurut Asep, transformasi energi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, PLN, investor, lembaga pembiayaan, penyedia teknologi, pemerintah daerah, masyarakat, industri, hingga perguruan tinggi. Masing-masing pihak memiliki peran dan kewenangan yang perlu diselaraskan agar proses transisi dapat berjalan secara efektif.
“Teknologi saja tidak cukup. Kemitraan sangat diperlukan untuk mewujudkan transisi energi. Diperlukan kerja sama yang mempertemukan modal, keahlian, teknologi, legitimasi sosial, dan dukungan kelembagaan agar proses transisi energi dapat berjalan secara efektif,” ujar Asep.
Kolaborasi lintas sektor tersebut juga membutuhkan kelembagaan yang kuat. Tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab, menyelaraskan kepentingan, serta membangun mekanisme pengambilan keputusan yang mendukung pelaksanaan program secara terarah dan akuntabel.
Asep menegaskan bahwa transisi energi merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat dicapai melalui satu kebijakan atau program dalam waktu singkat. Perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih membutuhkan konsistensi dalam perencanaan, kesinambungan kebijakan, kesiapan teknologi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. Karena itu, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target kapasitas energi terbarukan, tetapi juga oleh kemampuan berbagai pihak untuk menjaga sinergi dan memastikan setiap tahapan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam kuliah tamu tersebut, salah satu pembahasan yang diperkenalkan kepada mahasiswa dalam kuliah tamu tersebut adalah kerangka 5A, yang terdiri atas Actors, Authority, Alignment, Accountability, dan Action. Kerangka ini memberikan pendekatan untuk melihat kolaborasi secara lebih sistematis, mulai dari pemetaan aktor dan kewenangan hingga penyelarasan kepentingan, pertanggungjawaban, dan tindakan nyata.
Perspektif tersebut selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, terutama dalam memperkuat kerja sama, pertukaran pengetahuan dan keahlian, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya. Pembahasan transisi energi juga sejalan dengan Asta Cita 2, khususnya dalam mendorong kemandirian energi serta pengembangan ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Bagi Universitas Pertamina, kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi UPER Berdampak dengan menghadirkan pembelajaran yang menghubungkan mahasiswa dengan persoalan dan kebutuhan industri. Interaksi bersama praktisi memberikan mahasiswa perspektif mengenai kompleksitas transisi energi sekaligus pentingnya kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. [MP]
