KONTAN.CO.ID - TANJUNG SEKONG. Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kunjungan ke PLTU Suralaya
untuk melihat kesiapan kelistrikan selama periode libur Natal dan Tahun Baru
(Nataru) 2023. Dari hasil kunjungan tersebut, pasokan energi primer telah
terpenuhi sampai 30 hari operasi (HOP).
Sekretaris
Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan pasokan energi untuk
masyarakat dalam momen Nataru ini terjamin khususnya di PLTU Suralaya yang
menjadi salah satu tulang punggung sistem kelistrikan Jawa Madura dan Bali
(Jamali).
“Perihal cuaca yang kurang baik sudah termitigasi, bahkan tadi
menumpuk sampai 1,3 juta ton batubara atau setara untuk 36 hari operasi, jadi
sangat aman,” jelasnya saat ditemui di Terminal LPG Tanjung Sekong, Minggu
(25/12).
Rida
menegaskan, PLTU Suralaya sangat signifikan perannya untuk sistem Jamali jadi
dipastikan rantai pasoknya mulai dari energi primer sampai kesiapan operatornya
hingga penyediaan listrik ke masyarakat bisa tercapai.
Dalam
kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan
pembangkit dengan total kapasitas 3.400 megawatt (MW) ini dapat beroperasi
memenuhi kebutuhan listrik di sistem Jamali selama Nataru 2023.
Dengan
kapasitas tersebut, PLTU Suralaya memasok sekitar 12% dari kebutuhan listrik di
sistem Jawa-Bali, sehingga PLTU ini memiliki peran vital bagi kelistrikan
Jamali.
"Kalau
Nataru tahun lalu kondisi pasokan batu bara di Suralaya ini agak kritis, tahun
ini sangat baik, dan menjadi HOP terbaik sepanjang sejarah. Capaian ini
merupakan buah dari kolaborasi antara Pemerintah, PLN dan seluruh
stakeholder," ucap Darmawan.
Pada
Nataru 2021, kondisi pasokan batu bara di PLTU Suralaya sempat berada dalam
titik krisis dengan HOP kurang dari 7 hari. Sementara pada tahun Nataru 2022,
pasokan batubara mencapai 30 HOP.
Menurut
Darmawan, capaian ini hasil dari upaya PLN bersama-sama dengan Pemerintah dan
stakeholder di industri batu bara domestik, selalu sinergi dan berkoordinasi
untuk melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketersediaan energi primer
terpenuhi.
Dari
sisi pengawasan, sejak awal tahun 2022, PLN telah melakukan perubahan paradigma
dalam monitoring dan pengendalian pasokan batubara. Semula, pengawasan hanya
berfokus pada titik bongkar (estimated time of arrival/ETA) kini menjadi
berfokus di titik muat/ loading.
Langkah
pengawasan dilakukan tak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan
integrasi sistem monitoring digital antara sistem PLN dengan sistem di
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Sistem
ini memberikan informasi target loading dan terintegrasi dengan sistem di
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mencatat
realisasi loading dari setiap pemasok.
"Dengan
sistem seperti ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan
batu bara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini. Tak hanya
itu, corrective action dapat dilakukan as early as possible sehingga kepastian
pasokan dapat lebih terjaga," pungkas Darmawan.
