Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mengingat pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran Rp 502 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi energi.
"Nanti akan dihitung sama Menteri Keuangan," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (18/8).
Jokowi mengatakan harga BBM, LPG dan listrik yang dijual saat ini bukan harga keekonomiannya. Harga tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga jauh lebih murah dari harga sebenarnya.
"Pertalite, Pertamax, solar, LPG dan listrik ini bukan harga sebenarnya, itu harga yang disubsidi pemerintah," kata Jokowi.
Pemerintah Masih Hitung Penyesuaian Harga BBM
Sampai akhir tahun APBN 2022 telah mengalokasikan anggaran RP 502 triliun untuk menahan kenaikan inflasi dari harga energi. Jumlah tersebut kata Jokowi sangat besar demi membeli inflasi yang tetap rendah.
"Besarnya ini sudah mencapai Rp 502 triliun, angka yang gede sekali. Ini harus kita tahan agar inflasinya tidak tinggi," kata dia.
Namun, Jokowi meragukan APBN bisa terus menahan harga energi. Sehingga pemerintah tengah berhitung kekuatan APBN untuk menghadapi lonjakan harga energi di tingkat global. "Tapi apakah APBN terus menerus kuat?," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, subsidi BBM melalui APBN pada sisa tahun 2022 akan jadi tantangan tersendiri, meski pemerintah beritikad untuk menjaga keberlangsungan harganya.
'Menaikan Harga BBM Subsidi Bukan Pilihan Tepat Saat ini'
"Beberapa hal yang perlu kita jaga dan tentunya diantisipasi dalam pengendalian (inflasi) ini, tentunya terkait dengan peran yang dilakukan pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM. Itu tentu menjadi tantangan," ujar Airlangga.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com [azz]
