JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mengejar target bauran energi terbarukan di Asia Tenggara, diperlukan kerja sama yang kuat antarnegara di kawasan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan mengalihkan investasi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.
Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam webinar bertajuk Status Transisi Energi di Asia Tenggara, Jumat (29/7/2022). Menurutnya, Asia Tenggara berkembang menjadi kawasan dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah China, sehingga permintaan energi akan terus meningkat ke depannya.
“Banyak negara di kawasan Asia Tenggara masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, gas dan minyak,” kata Fabby, sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com. “Sementara, Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak krisis iklim.
Upaya kolaboratif untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan di kawasan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha global mencapai tujuan Persetujuan Paris,” sambung Fabby.
Indonesia mempunyai target bauran energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030. Namun, menurut Manajer Program Ekonomi Hijau IESR Handriyanti Puspitarini, berdasarkan kajian IESR, jika tidak ada perbaikan kebijakan, bauran energi terbarukan di Indonesia hanya 15 persen pada 2025 dan 23 persen pada 2030.
“Jika melihat tren 2013-2021, pangsa energi terbarukan meningkat meski lambat. Padahal berdasarkan kajian IESR, Indonesia punya potensi teknis energi terbarukan lebih dari 7.000 gigawatt. Sedangkan yang sudah dimanfaatkan hanya 11,2 gigawatt saja,” papar Handriyanti. Baca juga: Demi Hemat Energi, PM Spanyol Minta Pekerja Tak Pakai Dasi Dia menilai, lamanya pengurusan izin dan rumitnya mekanisme pengadaan proyek energi terbarukan di Indonesia membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia.
“Indonesia perlu meningkatkan aspek politik, aturan kebijakan, dan finansial untuk mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih masif, terutama berdasarkan hasil kajian IESR, kesadaran publik terhadap transisi energi dan perubahan iklim mulai meningkat,” jelasnya.
Di sisi lain, pada 2021, Malaysia meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan target bauran energi terbarukannya melalui Rencana Transisi Energi Malaysia. Executive Officer Sustainability & Finance All Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals (APPGM-SDG) Anthony Tan berujar, Malaysia meningkatkan target bauran energi terbarukan dari 20 persen pada 2025 menjadi 31 persen pada 2025 dan 40 persen pada 2030.
“Malaysia juga berkomitmen untuk tidak lagi membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara baru untuk mencapai netral karbon secepatnya pada 2050,” urai Tan.
Namun menurutnya, Pemerintah Malaysia juga perlu mendorong upaya efisiensi energi dan transportasi yang berkelanjutan secara holistik. “Malaysia membutuhkan kebijakan energi nasional yang holistik.
Selain itu, Malaysia perlu mengembangkan atau mengubah Kebijakan Otomotif Nasional menjadi Kebijakan Transportasi Nasional holistik untuk mengurangi penggunaan energi fosil di sektor transportasi,” imbuh Antony.
Sementara itu, komitmen Vietnam untuk mencapai bebas emisi pada 2050 disampaikan oleh Sustainable Energy Program Manager Green Innovation and Development Centre (GREENID) Nguyen Thi Ha.
Dia menuturkan, Vietnam berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian 7-8 gigawatt PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sistem energi dengan peningkatan bauran energi terbarukan di pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai. Vietnam menargetkan kapasitas terpasang PLTB lepas pantai mencapai 11,7 gigawatt atau 9,7 persen pada 2030 dan PLTB daratan sebesar 30 gigawatt atau 10,5 persen pada 2045.
Selain itu, taman panel surya atau solar park ditargetkan mencapai 8,7 gigawatt alias 7,2 persen pada 2030 dan akan meningkat 20,6 persen pada 2045. Demi mencapai bebas emisi di Vietnam memang dibutuhkan investasi yang signifikan pada sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri.
“Berdasarkan kajian World Bank, total pembiayaan yang dibutuhkan untuk dekarbonisasi sekitar 114 miliar dollar AS pada 2022 hingga 2040,” ujar Thi Ha. Di satu sisi, Vietnam telah mengeluarkan strategi terbaru untuk mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. “Bahkan mulai 2025, Vietnam berkomitmen untuk mengganti 100 persen busnya dengan bus listrik dan memperlengkapi infrastruktur yang mendukung elektrifikasi sistem transportasi di Vietnam,” ucap Thi Ha.
Sementara itu, pembangkit listrik di Filipina didominasi batu bara sebesar 57 persen pada 2020, dengan bauran energi terbarukan mencapai 21 persen pada 2020. Energy Transition Advisor Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) Bert Dalusung mengatakan, untuk kali pertama, Filipina mempunyai rencana yang fokus pada pengembangan energi terbarukan.
“Di skenario energi bersih ini, Filipina menargetkan 30 persen dan 50 persen pangsa energi terbarukan di bauran pembangkit listrik pada 2030 dan 2040,” ungkap Bert. Bert menambahkan, Pemerintah Filipina menyadari bahwa energi terbarukan akan menjadi kunci utama dalam agenda perubahan iklim.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejar Target Energi Terbarukan, Asia Tenggara Perlu Kerja Sama", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/global/read/2022/08/05/143100370/kejar-target-energi-terbarukan-asia-tenggara-perlu-kerja-sama?page=all.
Penulis : Danur Lambang Pristiandaru
Editor : Danur Lambang Pristiandaru
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
