JAKARTA – PT PLN (Persero) akan menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penandatanganan MoU Green Financing dan penandatanganan pembelian sertifikat EBT (renewable energy certificate /REC) pada gelaran Energy Transition Working Group (ETWG) pertama di Yogyakarta pada 24-25 Maret 2022.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyebutkan, penandatanganan tersebut sebagai dukungan nyata PLN terhadap green energy, sebagai bagian dari tema yang diangkat dalam Presidensi Indonesia di G20.
"Pada intinya PLN siap untuk mendukung tim Kementerian ESDM agar Energy Transition Working Group (ETWG) ini baik dari konsep, strategi, dan operasionalnya bisa berjalan dengan lancar," ujar Darmawan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/3).
Titik berat pembahasan pertemuan ETWG adalah bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi. Sementara itu, di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.
"Energy transition ini adalah hot topic, kami sedang merancang bagaimana generasi masa mendatang mempunyai masa depan lebih baik dari masa saat ini, caranya adalah dengan mengurangi emisi," imbuhnya.
Transisi energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM akan menjadi tuan rumah sidang ETWG pertama yang akan dilaksanakan pada akhir Maret 2022.
Hal ini seiring dengan forum Presidensi G20 Indonesia yang akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan peran dan upaya Indonesia dalam mencapai transisi energi berkelanjutan, dengan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Titik berat pembahasan akses energi adalah bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua atau leaving no one behind, terutama energi untuk elektrifikasi dan clean cooking. Sementara itu, di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan, dan efisiensi energi.
Kemudian terkait pendanaan, transisi energi tentu membutuhkan proyek dan teknologi baru, maka dari itu diperlukan investasi-investasi baru untuk mendanai inovasi yang akan dilakukan.
Selain membahas ketiga hal utama tersebut, sidang ETWG yang akan diikuti oleh 20 negara G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional ini juga akan berbicara seputar pilar transisi energi serta rencana dan desain utama Road to Bali Communique. Sidang-sidang ETWG merupakan ajang untuk mempersiapkan Komunike Menteri Transisi Energi: Kesepakatan Global untuk Mengakselerasi Transisi Energi, yang akan disahkan pada September 2022 mendatang.
Darmawan sebelumnya telah meninjau langsung kesiapan lokasi-lokasi penyelenggaraan ETWG di Yogyakarta pada pada Jumat, (11/3). Pada kunjungan tersebut, dia turut memastikan keandalan pasokan listrik untuk mendukung kesuksesan acara ini.
Darmawan bersama Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM sekaligus Chair ETWG, Yudo Dwinanda Priadi dan Kepala BPSDM ESDM Kementerian ESDM sekaligus Co-Chair ETWG, Prahoro Yulianto Nurtjahyo juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebagai tuan rumah pelaksanaan acara, Pemerintah Provinsi DIY melalui Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan Pemerintah Provinsi DIY mendukung acara tersebut.
"Pemerintah Daerah DIY sebagai tuan rumah siap membantu Kementerian ESDM dan PLN dalam mensukseskan pertemuan G20 ini," jelasnya saat audiensi ETWG dengan Direktur Utama PLN dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis sekaligus Chair ETWG, Yudo Dwinanda Priadi, Jumat, (11/3).
Ia menambahkan, untuk hal-hal yang bersifat teknis akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
