Pentingnya Pembangunan Infrastuktur Daerah untuk Mendorong Pembangunan Nasional, Universitas Pertamina Bersama APEKSI Selenggarakan Diskusi Panel dengan Tema “Pembiayaan Infrastruktur untuk Pembangunan Daerah”

Jakarta – Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Meskipun memiliki kewenangan sendiri, kepala daerah seringkali dihadapkan pada tantangan untuk memaksimalkan anggaran terutama dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya mengingat infrastruktur menjadi komponen penting dalam penggerak perekonomian daerah dan juga nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Pertamina bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan diskusi panel di Jakarta pada hari Kamis (22/11/2018) dengan tema “Pembiayaan Infrastruktur untuk Pembangunan Daerah” yang difokuskan pada pembahasan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

Rektor Universitas Pertamina, Prof. Akhmaloka Ph.D dalam sambutannya  mengatakan bahwa diskusi panel ini merupakan bagian dari realisasi kerja sama APEKSI dan Universitas Pertamina yang telah terjalin sejak penandatanganan MoU pada 15 Agustus 2017. Akhmaloka berharap acara ini dapat memberikan insight bagi kepala daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap daerah dan meningkatkan sinergi antara stakeholders dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur nasional. “Pemerintah daerah dapat menggandeng pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan perguruan tinggi untuk pengembangan infrastruktur daerah” imbuhnya.

Dalam acara tersebut hadir sejumlah pembicara diantaranya Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, selaku Deputi Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Dr. Boedi Armanto selaku Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jas Keuangan; Darwin Trisna Djajawinata, M.Sc, selaku Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan Dr. Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc, selaku Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Dalam diskusi tersebut para narasumber menyampaikan sejumlah gagasan tentang pembiayaan infrastruktur, salah satunya kepala daerah dihimbau untuk melakukan inovasi  dalam pembangunan infrastruktur yang diharapkan tidak hanya tergantung pada APBN tetapi juga melibatkan berbagai pihak agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan secara optimal sehingga pembangunan nasional Indonesia dapat segera terwujud. (Humas UP)