Geraklah, Nasionalisme Ekonomi Negeriku

Jakarta – Jika Amerika Serikat sanggup menjadi negara yang kuat di bidang ekonomi dengan liberalis kapitalisme-nya, ataupun Jerman yang sanggup mempertahankan hegemoninya dengan ekonomi sosialisme-nya. Lalu ke mana arah ekonomi Indonesia? Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yaitu 5,1% namun hal ini tidaklah menjamin bahwa masyarakat Indonesia terbebas dari kemiskinan. Jika melihat dari kacamata sejarah, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang memiliki dampak terhadap masyarakatnya. Demokrasi telah merebut sebagian besar hati rakyat di dunia sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kenikmatan menjadi seorang warga negara yang ‘abadi’, tak terkecuali rakyat Indonesia. Meskipun demokrasi identik dengan kebebasan untuk berpendapat bahkan masyarakat dapat memengaruhi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, namun masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menikmati hasil demokrasi di bidang ekonomi. Diskursus ini-pun melahirkan UPBringing berjudul,“Nasionalisme Ekonomi: Ekonomi Rakyat dan Koperasi” yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 di Auditorium Universitas Pertamina, dengan pembicara Sri Edi Swasonp, aktor ekonomi yang telah merasakan asam-getir sistem perekonomian.

Teringat dengan kutipan pidato Soekarno saat pembukaan sidang BPUPKI pertama, saat itu Soekarno menyebutkan bahwa apabila Indonesia ingin mencari demokrasi jangan mencari demokrasi barat yang membawa kapitalisme, namun bangsa ini harus mencari demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yakni politiek-ekonomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena demokrasi Barat condong terhadap revolusi Perancis yang tidak mengakomodir demokrasi ekonomi sama sekali dengan tujuan para pemilik modal tidak memberi ruang pada rakyat biasa untuk aktif pada perekonomian dan membuat para kapitalis semakin mudah mendapat kekuasaan di bidang pemerintahan.

Hal inilah yang kemudian menuntun Bung Hatta untuk menginisiasi ekonomi kerakyatan agar menjadi landasan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam bukunya, Edi menuturkan bahwa Ekonomi rakyat atau grass-roots economy adalah derivat dari Doktrin Kerakyatan Indonesia yang berdasarkan diktum “Tahta untuk Rakyat.” Jadi ekonomi rakyat mampu disebut sebagai wujud dari ekonomi berbasis rakyat (people based economy) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (people-centered economy) yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat (1) dan (2).  Lalu sistem perekonomian seperti apa yang dimaksud?

Pada saat memberikan materi, Edi berulangkali menekankan  bahwa koperasi adalah satu-satunya jati diri bangsa dan solusi atas permasalahan ekonomi bangsa. Koperasi tidak bertujuan mencari laba dikarenkan koperasi merupakan wadah bagi para anggotanya yang memiliki keuntungan bagi semua anggota yang terlibat. Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah Sisa Hasil Usaha (SHU), yang kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengam keputasan dalam Rapat Anggota Tahunan. Hal ini tertuang dalam Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, maka di dalam usaha swasta dan usaha BUMN pun harus hidup semangat “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” layaknya koperasi. Hal ini pun membuat Edi mengajukan adanya konspesi Triple-Co, yaitu prinsip co-ownership (pemilikian bersama), co-determination (pemutusan bersama) dan co-responsibility (tanggung jawab bersama). Dengan demikian sektor perekonomian Indonesia tidak seharusnya dijual ke modal asing, tetapi dimiliki oleh rakyat dan negara , sehingga untuk cabang-cabang yang strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak kita harus tegas mengatakan “ Indonesia is not for Sale.” Geraklah, Nasionalisme Ekonomi Negeriku ! (Madha/Ita)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *