Benarkah Teroris menjadi Alasan Pemerintah Indonesia Tutup Telegram?

Jakarta – Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengam pemblokiran apilkasi Telegram oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan aplikasi yang menawarkan sekuritas tinggi tersebut disalahgunakan oleh beberapa kelompok radikal di Indonesia untuk saling berkomunikasi dalam rangka melancarkan serangan. Namun apakah langkah yang dilakukan Pemerintah sudah bijak dan apa saja aplikasi yang akan diblokir setelahnya?

Pada tanggal 29 Juli 2017, Universitas Pertamina menyelenggarakan SMART-UP dengan Tema: Setelah Telegram, Apalagi yang Diblokir?  Acara tersebut turut mengundang beberapa tokoh ternama dan juga ahli di bidangnya, mereka adalah Prof. Dr. Irfan Idris (Direktur Deradikalisasi dan Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.Si (Staf Ahli Bidang komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika), dan Erwin Setiawan, S.Kom, MTI (Pakar Teknologi Informasi Universitas Pertamina).

Telegram merupakan aplikasi open source yang menawarkan tingkat keamanan tinggi. Pavel Durov selaku pendiri telegram menawarkan metode enkripsi rancangannya sendiri, yaitu MTProto. Teknologi tersebut berbasiskan enkripsi AES 256-bit, enkripsi RSA 2048, dan Diffie-Hellman. Pavel Durov menjamin tidak ada pihak manapun yang dapat meretas sampai-sampai dia menawarkan imbalan pada siapapun yang sanggup meretas percakapan lewat aplikasi miliknya. Namun karena keamanan tinggi inilah, Telegram dimanfaatkan sebagai tempat bertukar informasi oleh kelompok radikal agar tidak mudah tercium oleh aparat. Henri Subiakto selaku pembicara pertama memaparkan bahwa, “Aplikasi Telegram menawarkan tingkatan privasi yang tinggi daripada media sosial lain karena sistem enkirpsi end-to-end telegram tinggi. Hal ini lah yang dimanfaatkan oleh jaringan teroris Indonesia untuk saling berkomunikasi agar tidak terceium oleh BNPT.”

Terciumnya Telegram sebagai tempat bertukar informasi oleh para teroris membuat Badan Nasional Penanggulangan Pemberantasan Teroris (BNPT) menyurati kantor telegram  di Russia hingga 6 kali, karena tidak kunjung direspon oleh Pavel Durov membuat BNPT dan Menkominfo melakukan pemblokiran terhadap sistem Telegram Indonesia. Namun pemblokiran ini hanya bersifat sementara dan akan dinormalisasi setelah pihak Telegram bekerjasama dengan Indonesia dengan memberikan akses kepada Pemerintah untuk menumpas teroris berkedok komunikasi telegram.

Henri menambahkan langkah ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk menanggulangi menjamurnya kelompok radikal yang siap memecah NKRI. “Bahwa saat ini sedang terjadi fenomena ruang gema (eco chambers). Orang berkomunikasi hanya dengan yang sepikiran. Seperti gema suara, pikiran-pikiran yang sama berulang dalam berbagai variasi untuk memperkuat pandangan yang semakin mengental dan radikal dalam sistem yang tertutup. Hoax, berita dari media abal-abal, propaganda dan indoktrinasiasi yang diterima sebagai pembenaran,” tuturnya.

Sejalan dengan Henri, Prof. Dr. Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi dan Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan bahwa kecanggihan dan keamanan telegram merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan teroris untuk mencari mangsa dan melancarkan aksi terornya. Bahwa saat ini dengan kecanggihan teknologi aparat semakin dimudahkan untuk melacak teroris, namun bukan berarti teroris tidak menutup mata dengan tanpa memanfaatkan teknologi. Hal ini disampaikan oleh Irfan bahwa skema yang dilakukan teroris di era digital menyangkut pendanaan, propaganda, pengumpulan Informasi  komunikasi internal, perekrutan, dan pelatihan. Skema ini semakin kuat karena mereka memanfaatkan momentum di era pos truth untuk melemahkan Indonesia, dimana publik termakan oleh propaganda emosi yang dilakukan oleh suatu kelompok. Era post truth ditandai ketika publik aktif berkomunikasi digital dengan fenomena Mass Self Communication, ketika negara semakin lemah oleh komunikasi digital dan media sosial, ketika opini publik dan politik lebih didasarkan pada emosi ataupun kepercayaan personal dan kelompok daripada fakta dan media sosial abal-abal dengan konten radikal menjadi bisnis.

Dalam diskusi tersebut, pakar teknologi informasi Universitas Pertamina, Erwin Setiawan, S.Kom, MTI menyayangkan karena pemblokiran baru terjadi di tingkat peramban (browser) komputer dan mobile. Bukan di aplikasi mobile. Sehingga layanan Telegram untuk saat ini masih bisa diakses melalui aplikasi di smartphone. Beliau berharap Pemerintah harus melakukan lebih komprehensif lagi agar tidak terkesan setengah-setengah dalam menanggulangi permasalahan teroris di Indonesia.

Menuju penghujung akhir acara, Henri Subiakto selaku perwakilan dari Menkominfo menekankan apabila ada aplikasi yang terindikasi dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan paham radikal dan memecah NKRI maka pihaknya tidak segan-segan akan menutup aplikasi tersebut selamanya, tak terkecuali pada Facebook, Whatssapp, dan Youtube.(Madha/Ita)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *